Pemekaran YES Hegemoni & Eksploitasi NO

Sebagai titik awal dari munculnya isu perluasan/pemekaran wilayah Kabupaten Malang adalah diilhami oleh kondisi sosio-politik kekuasaan yang elitis. Pemerintah daerah menjadi aktor hegemoni kekuasaan terhadap masyarakatnya. Yang lebih parah, pemerintah daerah justru menjadi suruhan kalangan tertentu dalam melaksanakan praktik-praktik eksploitasi terhadap rakyatnya.

Ketidakpuasan masyarakat adalah awal mula munculnya gagasan peme-karan wilayah. Demikian ungkap-an Saiful Rosyid, Sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Malang, ketika dising-gung mengenai munculnya desak-an dari sebagian kelompok masya-rakat untuk membagi Kabupaten Malang menjadi dua wilayah admi-nistratif. “Bisa jadi usulan peme-karan wilayah itu berkaitan dengan ketidakpuasan dan keti-daksenangan terhadap Pemerin-tah Kabupaten Malang. Meskipun tidak menutup kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan politik yang tersembunyi.”

“Secara prinsip, pemekaran wilayah Kabupaten Malang baik juga, selama itu memberikan keuntungan kepada masyarakat, tidak akan ada lagi hegemoni ke-kuasaan dan tidak ada lagi unsur-unsur eksploitasi ekonomi dan politik. Ini dimaksudkan sebagai upaya menuju demokratisasi Kabupaten Malang menjadi lebih baik. Namun, perlu dipahami bahwa pemekaran ini juga harus dikawal agar tidak semakin merugikan masyarakat.

“Kita tahu persis bahwa selama beberapa waktu berjalan di pemerintahan daerah Kabupaten Malang telah muncul banyak persoalan, baik itu berupa masalah dis-integrasi pemerintah, konflik kepentingan politik atau bahkan sampai korupsi di level pemerin-tahan daerah. Kegagalan dalam mengelola modal sosial sebagai pilar otonomi menjadikan pemerintahan mandul dalam mengambil kebijakan, tidak segera unjuk kinerja dan bahkan terjebak dalam konflik.”

Menurut praktisi ahli di Holistic Medical Clinic Baitu Asy Syifaa Sawojajar ini, semua kalangan harus lebih bijak dalam menyikapi permasalahan yang ada di Kabupaten Malang. Karena tidak satu persoalan pun yang berdiri sendiri. Ada keterkaitan di dalam segala persoalan yang terjadi. Muaranya? “Ya kita dapat saksikan dengan jelas adanya praktik-praktik dominasi dan eksploitasi di Kabupaten Malang.”

Dalam konteks yang lebih operasional, lebih lanjut Rosyid menganggap bahwa birokrasi pemerintahan daerah perlu dibenahi. “Terutama lembaga eksekutif, yang seharusnya ber-kembang sebagai ‘aparat efektif’ yang bertugas mengelola sumber daya daerah dan melakukan mobilisasi sosial politik untuk mendukung kebijakan pemerin-tah pusat, bukannya kebijakan titipan pengusaha. Selain itu, mentalitas birokrasi perlu didaur ulang agar mampu menjadi alat negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menjunjung tinggi nilai-nilai demokratisasi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ditulis oleh: Iwan Ira W